Mensos: Sekolah Rakyat Bagian Strategi Besar Pengentasan Kemiskinan – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga memberdayakan keluarga mereka secara holistik melalui pendekatan berbasis asrama dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Mengapa Sekolah Rakyat Menjadi Program Prioritas?
Lebih dari 4 juta anak usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia tercatat tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum terjangkau layanan pendidikan, dengan kecenderungan angka putus sekolah yang meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa pendekatan slot berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurutnya, ada jutaan anak yang selama ini “tidak terlihat” dalam sistem pendidikan formal karena berbagai faktor ekonomi dan sosial.
“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” ujar Gus Ipul.
Target dan Capaian Program Sekolah Rakyat
Hingga Mei 2026, pemerintah telah berhasil membangun dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Untuk tahun ajaran 2026-2027, Kementerian Sosial mengalokasikan 32.000 siswa sebagai peserta didik baru. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 15.000 siswa. Dengan demikian, total akumulasi siswa Sekolah Rakyat yang telah terlayani mencapai lebih dari 46.000 peserta didik sejak program ini diluncurkan.
“InsyaAllah, akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. “Kita berhasil melihat, dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029, Insya Allah akan tercapai,” tegas Presiden Prabowo saat peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada 12 Mei 2026.
Konsep dan Pendekatan Holistik
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan berasrama (boarding school) yang terintegrasi. Para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta layanan kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif Presiden yang diarahkan tepat sasaran demi masa depan anak-anak miskin Indonesia.
“Anggaran yang dikeluarkan bukan hanya menangani anak-anak dari keluarga desil satu. Tetapi juga membangun ekosistem keluarga untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Muhaimin.
Target sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya sbobet adaptasi dengan teknologi di era digital. Meskipun anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan. Karena itu, gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi keharusan.
“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Komitmen Data yang Akurat
Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah telah mengubah sistem basis data penerima bantuan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Sistem baru ini memuat seluruh data penduduk Indonesia yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
Validasi data kini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial bertugas melakukan pemutakhiran data secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan.
“Dengan DTSEN, kita tidak lagi menebak penderitaan, tetapi menjemput keadilan dengan langkah yang pasti,” kata Mensos.