Ironi Pendidikan di Tasikmalaya, 4.400 Anak Putus Sekolah – Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih bergulat dengan persoalan klasik dunia pendidikan: anak putus sekolah. Hingga April 2026, sekitar 4.400 anak usia sekolah tercatat tidak lagi mengenyam pendidikan. Ironinya, angka ini hanyalah puncak gunung es dari masalah pendidikan yang lebih kompleks di “Kota Seribu Pesantren” ini.
Fakta di Balik Angka: Siapa Saja yang Putus Sekolah?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menjelaskan bahwa data Anak Tidak Sekolah (ATS) terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, anak yang sudah pernah bersekolah tetapi putus di tengah jalan. Kedua, warga yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Fakta mengejutkan muncul dari kelompok kedua. Penyumbang terbesar ATS di Tasikmalaya justru berasal dari warga berusia 25 hingga 65 tahun. Jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 orang slot demo yang belum pernah bersekolah. Data ini sekaligus menjelaskan mengapa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 7,95 tahun. Angka tersebut setara dengan kelas 1 SMP.
Akar Masalah: Multi-Sektor dan Multi-Dimensi
Krisis Guru Akut
Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan adalah kekurangan tenaga pendidik. Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi defisit guru yang sangat besar. Kekurangannya mencapai sekitar 6.000 tenaga pendidik dari total 1.342 unit sekolah (1.056 SD dan 286 SMP). Secara kasar, rata-rata setiap sekolah kekurangan empat orang guru. Akibatnya, beban kerja guru yang tersisa menjadi berlipat ganda. Mereka pun sering mengajar mata pelajaran di luar bidang kompetensinya.
Faktor Ekonomi
Meskipun pendidikan dasar sudah gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, seragam, dan alat tulis masih menjadi beban bagi keluarga prasejahtera. Hal ini memaksa anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk putus sekolah dan bekerja membantu orang tua.
Layanan Belajar yang Kurang Fleksibel
Bagi mereka yang terpaksa putus sekolah, jalur pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) belum sepenuhnya optimal menjaring warga belajar. Padahal, metode belajar yang fleksibel sangat dibutuhkan bagi mereka yang harus bekerja di pagi atau sore hari.
Langkah Pemerintah: Satgas Khusus hingga Program Afirmasi
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak tinggal diam. Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah. Kolaborasi lintas sektor pun digalakkan, melibatkan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga forum pondok pesantren.
“Semua harus terlibat. Kita ingin tahu penyebabnya, lalu mencari solusi bersama,” tegas Asep.
Salah satu program unggulan yang diharapkan dapat menekan angka putus sekolah adalah Sekolah Rakyat. Program afirmasi ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, memberikan akses pendidikan gratis dengan fasilitas asrama.
Selain itu, penguatan peran PKBM sebagai jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) juga terus dilakukan. Pemerintah daerah juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan situs judi bola Sipil untuk memperbarui data kependudukan, sehingga validitas data ATS menjadi lebih akurat.
Prevalensi Nasional: 4 Juta Anak Belum Tersentuh Pendidikan
Persoalan anak tidak sekolah di Tasikmalaya juga merupakan cerminan dari tantangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diperkirakan terdapat sekitar 4 juta anak di Indonesia yang saat ini tidak bersekolah. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.