Sekolah Swasta Gratis Dinilai Jadi Terobosan Progresif Pendidikan Jakarta – Jakarta – Kebijakan sekolah swasta gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan apresiasi luas. Program yang mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan melibatkan 103 sekolah swasta ini dinilai sebagai salah satu terobosan paling progresif dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta .
Apresiasi dari Berbagai Pihak
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan ini. Menurutnya, program ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menempatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pelayanan pendidikan.
“Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan salah satu terobosan pendidikan paling progresif yang dimiliki Jakarta saat ini,” ujar Fahira Idris di sela-sela rapat kerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (13/5/2026) .
Senator Jakarta itu juga menilai bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi landasan kebijakan ini merupakan perda pendidikan yang cukup visioner. Selain mengatur sekolah swasta gratis, perda tersebut juga dinilai lebih maju dalam aspek pendidikan inklusif, pendidikan berbasis teknologi, hingga penguatan pendidikan karakter.
“Saya melihat Jakarta tidak hanya fokus pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga mulai membangun fondasi pendidikan masa depan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan,” katanya .
Dukungan juga datang dari legislatif DKI Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, mencatat mahjong slot bahwa program ini merupakan usulan dari legislatif periode sebelumnya yang kemudian berhasil ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Program sekolah swasta gratis itu harus dicatat bahwa ini adalah usulan dari legislatif Komisi E periode sebelumnya, kemudian ditindaklanjuti tahun ini menjadi 103 sekolah swasta gratis,” kata Yudha, Minggu (17/5/2026) .
Perluasan Akses dan Target ke Depan
Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi . Rinciannya, 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dari program sebelumnya, sementara 63 sekolah lainnya merupakan penerima baru yang mulai bergabung pada Juli 2026 .
Jenjang SMP menjadi yang terbanyak dalam program ini, yaitu 41 sekolah atau sekitar 39,81 persen dari total sekolah peserta . Berdasarkan sebaran wilayah, Jakarta Timur memiliki jumlah sekolah terbanyak dengan 23 sekolah, disusul Jakarta Selatan sebanyak 22 sekolah .
Ke depan, program ini direncanakan terus diperluas. DPRD DKI Jakarta mendorong agar jumlah sekolah swasta gratis terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 200 sekolah pada tahun depan.
“Nah, tiap tahun kita tambah terus. Kalau bisa tahun depan menjadi 200, tahun depan lagi menjadi 250, sehingga ini meringankan beban orang tua,” ujar Yudha Permana .
Anggaran dan Kepastian Pendanaan
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp282,4 miliar untuk mendukung program sekolah swasta gratis pada tahun 2026 . Angka ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp107,8 miliar untuk 40 sekolah .
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa pendanaan ini bersumber dari APBD dan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta serta Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2026 .
Larangan Pungutan
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah larangan pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menyatakan bahwa sekolah swasta penerima program tidak boleh memungut biaya tambahan kepada siswa maupun orang tua.
“Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” tegas Pramono di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Jumat (8/5/2026) .
Larangan ini tertuang jelas dalam Pasal 20 Pergub Nomor 34 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan swasta penerima pendanaan pendidikan dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik .
Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana menegaskan bahwa segala bantuan biaya pendidikan harus dimanfaatkan untuk keperluan siswa, bukan untuk investasi lahan, pendirian satuan pendidikan baru, atau penggunaan lain yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan .
Rekomendasi Penguatan ke Depan
Meskipun mengapresiasi kebijakan ini, Fahira Idris memberikan sejumlah rekomendasi agar program sekolah swasta gratis dapat berjalan semakin sehat dan berkelanjutan .
Pertama, memperkuat sistem pengawasan program, termasuk menghadirkan kanal pengaduan publik yang bonus new member mudah diakses serta mekanisme audit berbasis risiko.
Kedua, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta karena sekolah swasta telah menjadi bagian penting dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat Jakarta.
Ketiga, mempercepat pemerataan mutu pendidikan antarwilayah melalui penguatan distribusi kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan optimalisasi Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP).
Keempat, memperkuat kesiapan pendidikan Jakarta menghadapi tantangan masa depan, terutama terkait pendidikan inklusif, literasi digital, kecerdasan buatan (AI), kesehatan mental peserta didik, serta pencegahan bullying digital.